Pada era globalisasi seperti saat ini, peningkatan penegakan hukum perikanan di Indonesia menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan sumber daya perikanan yang semakin menipis akibat dari praktik illegal fishing dan overfishing yang merajalela. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, penegakan hukum perikanan harus ditingkatkan agar sumber daya laut Indonesia dapat terjaga dengan baik.
Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia mencapai ribuan setiap tahunnya. Hal ini tentu saja merugikan bagi nelayan lokal dan merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, peningkatan penegakan hukum perikanan di Indonesia menjadi sebuah keharusan.
Untuk meningkatkan penegakan hukum perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk TNI AL dan Kepolisian. Menurut Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan (BPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, kerjasama lintas sektor ini sangat penting untuk menekan angka illegal fishing di perairan Indonesia.
Selain itu, peningkatan penegakan hukum perikanan juga membutuhkan peran serta masyarakat dalam melaporkan praktik illegal fishing yang terjadi di sekitar mereka. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, TB Haeru Rahayu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan perairan Indonesia yang aman dan lestari.
Dengan adanya kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan peningkatan penegakan hukum perikanan di Indonesia dapat tercapai. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi sumber daya laut Indonesia dan kesejahteraan nelayan lokal. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.