Peran penegakan hukum di laut sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kita tidak bisa meremehkan betapa vitalnya peran instansi hukum di laut dalam menjaga wilayah perairan Indonesia yang begitu luas.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Penegakan hukum di laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mempertahankan kedaulatan negara kita. Tanpa penegakan hukum yang baik, wilayah laut Indonesia bisa menjadi rawan dari berbagai ancaman, seperti penyelundupan barang ilegal, pencurian ikan, dan aktifitas ilegal lainnya.”
Salah satu bentuk peran penegakan hukum di laut adalah melalui patroli laut yang dilakukan oleh Bakamla dan instansi terkait lainnya. Dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, TB Haeru Rahayu, menyatakan bahwa “Patroli laut merupakan salah satu cara efektif untuk mengawasi perairan Indonesia dan mencegah aktifitas ilegal di laut.”
Namun, peran penegakan hukum di laut juga memerlukan kerjasama lintas sektor dan lintas negara. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Nasution, “Kerjasama regional dan internasional sangat penting dalam upaya penegakan hukum di laut. Karena kejahatan di laut tidak mengenal batas negara, maka penegakan hukum di laut juga harus dilakukan secara lintas negara.”
Dengan demikian, peran penegakan hukum di laut tidak hanya penting untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga untuk melindungi sumber daya kelautan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendukung upaya penegakan hukum di laut demi kepentingan bersama.